1. Secara bahasa, kata istinbath berasal dari kata istanbatha-yastanithu-istinbathan yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.

 Dengan demikian, istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Urgensi Istinbath Hukum dan Aplikasinya

Dalam sejarah Islam, telah banyak pemikiran besar yang mencoba

menggali sejumlah aturan kaidah fiqh dari berbagai nash al-Qur'an maupun

sunnah Nabi; mulai dari al-Syafi’i yang dilanjutkan oleh para teolog-skolastik

17Ibid., hlm. 40.

18Mukhtar Yahya, loc.cit.

28

(ulama Kalam) dari kalangan Mu’tazilah, Asy’ariyah, dan para ahli filsafat

hukum Islam praktis seperti Najmuddin al-Thufi, Abu Husayn al-Bishri,

kemudian berakhir pada al-Baqilani, Imam Haramayn, al-Amidi, Fakr al-

Razi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayim, al-Syatibi, al-Taftazani, dll. Ataupun

pemikir-pemikir kontemporer seperti Nashr Hamid Abu Zaid, Abed al-Jabiri,

Arkoun, Fazlur Rahman, Muhammad Sharur, dll.

Para ulama genius di atas telah berupaya mengukuhkan ilmu ushul

fiqh ini, baik secara rinci maupun secara global, sehingga umat merasa yakin

bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak terbahas. Sekalipun ruang

pembaharuan di dalam ilmu ushul fiqh yang digali dari wahyu Allah masih

terasa sempit, namun perubahan yang luar biasa dalam berbagai aspek

kehidupan telah terjadi pada abad keduapuluhan ini. Di masa mendatang,

kondisi ini memberikan peluang bagi terjadinya suatu bentuk pergumulan

kasus aktual yang memerlukan adanya peninjauan kembali terhadap sejumlah

persoalan yang berkaitan dengan penggalian hukum Islam terutama untuk

mengungkap kasus-kasus yang bisa digerakkan ke dalam sejumlah orientasi

yang bisa mengantarkan kepada akar persoalannya. Hal ini sesuai dengan apa

yang bisa melepaskan ikatan pergumulan pemikiran kontemporer, dalam

rangka mentransformasikan syari’at Islam dari kehampaan dan kesia-siaan

kepada posisi yang realistis dan praktis.

Menurut Ahmad Hasan, apabila melihat gambaran yurisprudensi

Islam dalam periode awal yang muncul dan karya-karya yang terkemudian,

sesungguhnya adalah hasil perkembangan sejarah. Untuk itu, metode yang

29

tepat lebih tepat untuk menghadapi kasus-kasus terkini adalah dengan melakukan analisa kritis atas masalah-masalah hukum itu sendiri dan pembahasannya dalam kitab-kitab pegangan hukum yang awal, dan menarik

kesimpulan dari analisa tersebut.19 Dalam kasus tersebut, Fazlur Rahman memandang perlunya

historicocritical method dan hermeneutic method. Historicocritical method

(metode kritis sejarah) merupakan sebuah pedekatan kesejaharan yang pada

prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan

mencari nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya. Tekanan dalam

metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah

data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri.20 Sedangkan hermeneutic

method adalah metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno

seperti teks kitab suci, sejarah dan hukum. Dalam pengoperasiannya metode

tersebut dipakai untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (ayat).

Metode ini selalu berhubungan dengan tiga aspek dan teks itu, misalnya;

dalam konteks apa suatu teks ditulis (diwahyukan), bagaimana komposisi tata

bahasa teks (ayat) tersebut (bagaimana pengucapannya, apa yang

dikatakannya), dan bagaimana keseluruhan teks (ayat).21

Contoh aplikasi kedua metode tersebut dapat dipakai misalnya dalam

menghukumi poligmai. Perdebatan poligami dimulai dari pemahaman

terhadapa surat al-Nisa ayat 3:

19Ahmad Hasan,

2. Hukum

 Definisi

Secara bahasa hukum berarti putusan. Ketika diucapkan “Hakama Allahu fi al-Mas’alah al-wujuub”, maka ia mempunyai arti Allah memutuskan masalah ini dengan putusan wajib.[1]

Dalam istilah ulama ushul, hukum didefinisikan sebagai suatu khitab syari’ yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik yang bersifat thalab (tuntutan),takhyiir (pilihan) atau wadl’i (ketetapan).[2]